PT atau Perseroan Terbatas pasti sebagai istilah yang demikian sering Anda dengar. PT sendiri sebuah tubuh usaha, di mana kehadirannya diproteksi oleh hukum dan mempunyai modal didalamnya yang terbagi dalam saham.

Untuk Anda yang berminat untuk jadi pemilik PT di masa datang, dapat turuti 5 langkah membangun PT di bawah ini. Baca dengan cermat informasi menurut GajiPekerja.com, ya!

Pesan Nama PT yang Akan Dipakai

Tahukah Anda hal apa yang perlu dilaksanakan pertama kalinya bila ingin membangun PT? Jawabnya ialah pesan nama PT itu! Pemesanan nama PT ini dilaksanakan oleh notaris lewat Mekanisme Administrasi Tubuh Hukum (SABH), Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) . Maka, nama itu karakternya legal dan syah.

Pemesanan nama PT ini juga tidak asal-asalan. Anda sebagai faksi yang hendak membangun PT, harus memberi 3 pilihan nama PT pada notaris untuk lakukan pemesanan nama itu. Nama PT yang diberi itu, minimalnya harus terbagi dalam 3 kata. Ketentuan ini secara eksklusif berlaku untuk PT yang modalnya datang dari dalam negeri atau sebagai PT lokal.

Disamping itu, harus tahu jika nama PT yang diminta jangan sama bernama PT yang sudah ada awalnya . Maka, berpikiranlah sekreatif kemungkinan saat menentukan nama PT. Anda juga harus pesan nama untuk PT dalam kata yang sesuai sektor bisnis yang digerakkan PT nanti. Dengan ini, orang yang dengar nama PT itu, akan mengetahui detail PT itu.

Membuat Akte Pendirian PT

Langkah membangun PT seterusnya dengan membuat akte pendirian PT. Sama dengan pemesanan nama, pembikinan akte pendirian PT ini dilaksanakan di notaris. Anda sebagai pendiri PT itu, dapat membuat perancangan akte pendirian PT lebih dulu, saat sebelum nanti dibuatkan akte notariil oleh notaris.

Lantas, bagaimana bila Anda belum berasa oke dalam membuat perancangan akte pendirian PT itu? Tenang saja, Anda dapat minta notaris untuk membuatnya. Supaya gagasan cemerlang Anda masih tetap tercantum pada akte pendirian PT, tidak boleh sangsi memberikan saran dan koreksi atas perancangan akte pendirian yang direncanakan notaris itu.

Sebagai referensi dalam membuat akte pendirian PT ini sendiri, ada banyak point yang dapat menjadi dasar. Pertama, ketahui secara benar tujuan dan maksud dibangunnya PT itu. Ke-2 , sertakan sektor bisnis yang hendak digerakkan di bawah lindungan PT itu. Selanjutnya, buat ketentuan yang terang berkenaan wewenang dan kewajiban dari direksi PT itu.

ketetapan batas umur dalam pendirian PT berdasar pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 8/2021 pendirian PT dibangun oleh WNI yang berumur 17 tahun dan mahir hukum. PP ini atur pendirian PT untuk perseorangam, jadi perorangan dapat membangun PT

Lakukan Penyerahan Modal

Perancangan dan penerbitan akte pendirian PT bukan akhir, tetapi awalnya dari berdirinya sebuah PT. Sesudah akte pendirian PT ini diedarkan, karena itu harus dilaksanakan penyerahan modal. Dulunya, sesuai UU No. 40 tahun 2007 yang mengulas mengenai Perseroan Terbatas (PT), modal dasar yang perlu ada ialah sekitar 50 juta rupiah.

Berdasar undang-undang itu, 25 % dari modal dasar wajib buat ditaruh dan disetor . Maka, nominal keseluruhan yang disetor ialah sekitar 12.lima juta rupiah. Tetapi, di saat ini, undang-undang ini tidak berlaku kembali karena diganti dengan PP No.29 Tahun 2016 yang berisi mengenai Peralihan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Pada PP No.29 Tahun 2016 ini, disebut jika modal dasar minimal yang harus ada untuk membangun PT tidak lagi harus sejumlah 50 juta rupiah. Nominal modal dasar itu dapat dibicarakan dan ditetapkan sendiri oleh beberapa pendiri PT. Dengan ini, dengan setoran awalnya di bawah 12.lima juta rupiah juga, sebuah PT bisa dibangun.

Dalam Setoran Pendirian PT sesudah keluar PP Nomor delapan tahun 2021 sejumlah 25 % berdasar keputusan pendirian perseroan.

Legitimasi Pendirian PT oleh Menteri Hukum dan HAM

Langkah membangun PT seterusnya dengan mendapat legitimasi dari Menteri Hukum dan HAM. Pengajuan legitimasi tubuh hukum PT ini sendiri akan dilaksanakan oleh notaris pada Menteri Hukum dan HAM. Sesudah dilaksanakan pengajuan, karena itu Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan atau SK yang didalamnya menetapkan tubuh hukum PT itu.

Kenapa pendirian PT ini memerlukan legitimasi khusus oleh Menteri Hukum dan HAM? Argumennya ialah supaya PT itu legal berdiri dan secara hukum dianggap dan diproteksi oleh negara. Karena ada SK legitimasi ini, karena itu PT itu bertindak selaku sebuah subyek hukum baru, di mana terdapat hak dan kewajiban yang perlu disanggupinya.

Membuat Surat Info Domisili Perusahaan (SKDP)

Pembikinan Surat Info Domisili Perusahaan (SKDP) sebagai langkah membangun PT seterusnya yang perlu Anda kerjakan. SKDP ini sebagai surat yang berisi info berkenaan lokasi PT ada, tipe upayanya, dan berapakah jumlah tenaga kerja yang turut serta didalamnya. Masa aktif dari SKDP ini sendiri ialah sepanjang satu tahun dan dapat diperpanjang.

Kehadiran SKDP benar-benar penting, karenanya ada surat ini, karena itu NPWP, SIUP, dan TDP PT nanti bisa diurusi. Pengurusan SKDP sendiri dapat dilaksanakan dengan bertandang ke kantor kelurahan atau kantor kades di lokasi PT itu berdiri. Bila tidak ingin dipusingkan dengan pengurusan SKDP ini, Anda dapat pakai jasa notaris untuk mengurusinya sampai usai.

Dalam pengurusan SKDP ini sendiri, ada banyak document penting yang perlu dipersiapkan. Pertama, mengpengurusan surat pengantar dari RT dan RW di tempat. Ke-2 , siapkan KTP pemilik atau pendiri PT, baik yang asli atau salinan atau foto copy. Ke-3 , masukkan akte pendirian yang awalnya sudah diedarkan oleh faksi notaris.

Posted by: Pasak Bumi at 11:37 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 857 words, total size 6 kb.